Studi Banding Kasi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah ke Kanwil Nusa Tenggara Barat dengan agenda Program Kemitraan Auustralia Indonesia (KPAI) Tahun 2013

Silaturrahmi bersama Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Nusa Tenggara Barat (November 2013)

Penegerian Madrasah

Apa Penegerian itu?

Secara sederhana penegerian dapat diartikan sebagai pengubahan status madrasah yang tadinya swasta menjadi negeri. Mekanisme yang harus ditempuh cukup panjang, karena menyangkut pemenuhan sejumlah persyaratan dan keterkaitan dengan instansi lain, seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Kementerian Keuangan (MENKEU). Penegerian madrasah ini tidak serta merta harus merubah status pendidik dan tenaga kependidikannya menjadi PNS.

Apa dasar hukumnya?

1.        UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.        PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3.        PP No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;

4.        PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

5.    Permendiknas No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)

6.   Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agaama.

7.        PMA No. 90 thn 2013 tentang Penyelenggaraan Madrasah.

8.   PMA No. 14 Tahun 2014 Tentang Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan penegerian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Untuk apa?

1.        Meningkatkan pelayanan pendidikan;

2.        Sebagai model dan motivator bagi madrasah lainnya;

3.        Membangun mutu madrasah berdasarkan 8 standar;

4.        Merespon usulan masyarakat;

5.        Menguatkan partisipasi masyarakat madrasah dengan pemerintah.

6.        Kesiapan madrasah dan dukungan masyarakat serta Pemerintah setempat;

Apa Kriterianya?

1.        Kebutuhan Masyarakat

2.        Rekomendasi Pemerintah Kabupaten/ Kota dan atau pemerintah provinsi

3.        Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama

4.        Kondisi daerah: perbatasan negara, pemekaran, terisolir, dll;

5.  Kondisi madrasah: pengelola madrasah (yayasan berbadan hukum), Dokumen Kurikulum, Jumlah minimal peserta didik (RA=54, MI=168, MTs=192, MA=192 dan MAK=192)

6.        Jumlah minimal rombel tiap tingkatan kelas masing-masing 1 rombel

7.     Jumlah dan prosentase Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (RA = 1 org/ rombel & 50 % S1, MI = 1 org/ rombel & 90 % S1, MTs, MA, MAK = 1 org tiap mapel & 90 % S1)

8.        Kualifikasi pendidikan minimal Kepala Madrasah & TU (RA

9.        Kondisi tanah dan kepemilikan tanah;

10.   Luas tanah;

11.   Kondisi bangunan;

12.   Sarana dan peralatan;

13.   Tenaga pendidik dan kependidikan;

14.   Tenaga pendukung;

15.   Siswa;

16.   Kurikulum;

17.   Prestasi;

18.   Dukungan Pemda dan masyarakat.

Bagaimana Mekanismenya?

1.        Sosialisasi Program Penegerian ke seluruh Pejabat Kanwil terkait untuk dilanjutkan ke Pejabat Kemenag;

2.        Kemenag melalui Kanwil mengusulkan calon madrasah yang dinegerikan;

3.    Tim Teknis (Ditjen Pendis dan Ortala Sekjen) melakukan identifikasi terhadap data calon peserta penegerian;

4.        Verifikasi data calon peserta penegerian ke lapangan;

5.        Tim teknis melakukan pengolahan data (skoring) berdasarkan panduan;

6.     Tim teknis melaporkan hasilnya ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktur Pendidikan Madrasah untuk diproses lebih lanjut oleh Biro Ortala Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI diteruskan ke Menpan.

Instansi terkait apa saja?

1.        Yayasan/Madrasah Swasta;

2.        Kementerian Agama:

a.         Direktorat Pendidikan pada Madrasah

b.        Bagian Ortala Ditjen Pendidikan Islam

c.         Bagian Ortala Setjen Kementerian Agama

3.        Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN)

4.        Kementerian Keuangan

Apa implikasinya?

1.        Milik Negara;

2.        Dibiayai Negara secara regular;

3.        Diatur Pemerintah;

4.        Dikelola Pemerintah

Prosedur Pendirian Madrasah

Pengertian Pendirian Madrasah

Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang selanjutnya disebut Pendirian Madrasah adalah penetapan pendirian satuan pendidikan madrasah yang diselenggarakan oleh Organisasi berbadan hukum dalam bentuk Yayasan/Lembaga/ lainnya yang mencakup RA, MI, MTs, MA dan MAK setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan.

Apa dasar hukumnya?

1.         UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN);

2.         UU No 14 tahun 2005 ttg Guru dan Dosen;

3.         PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);

4.         PP No. 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

5.         PP. No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

6.         PP. No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan;

7.     Permendiknas No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA, SMK/MAK;

8.         Permendiknas No. 15 tahun 2010tentang Standar Pelayanan Minimal;

9.    Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

10.     PMA No. 90 thn 2013 ttg Penyelenggaraan Madrasah.

11.  PMA No. 14 Tahun 2014 Tentang Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Penegerian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Apa Tujuannya?

1.    Meningkatkan mutu dan akuntabilitas pelayanan public terkait prosedur permohonan izin pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

2.        Menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan madrasah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional pendidikan (SNP);

3.         Membangun mutu madrasah berdasarkan 8 standar;

4.         Merespon usulan masyarakat;

5.         Menguatkan partisipasi masyarakat madrasah dengan pemerintah.

Apa Persyaratannya?

A.       Persyaratan Administratif

1.    Penyelenggara pendidikan merupakan organisasi yang berbadan hukum;

2.    Memiliki struktur organisasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan Pengurus;

3.    Mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama;

4.    Memiliki kesanggupan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan paling sedikit 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya (bukti RAPBM) ;

B.        Persyaratan Tekhnis

1.    Kurikulum;

2.    Rencana Pengembangan;

3.    Prosentase Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (RA 50% S1, MI 80% S1, MTs 100% S1, MA/MAK 100% S1);

4.    Jumlah Minimal Guru (RA=1 org guru/rombel, MI= 1 org guru kelas/rombel, MTs/MA= 1 org guru/mapel, MAK= 1 org guru/mapel plus 1 org guru kejuruan;

5.    Sarana dan Prasarana;

Sarana dan prasarana	Jenjang
	RA	MI	MTs	MA	MAK
Luas Tanah Minimal	300 M2	790 M2	1440 M2	2170 M2	2170 M2
Gedung Belajar	2 ruang	3 ruang	3 ruang	3 ruang	3 ruang
Ruang Kepala	1 ruang	1 ruang	1 ruang	1 ruang	1 ruang
R.uang Guru	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
Ruang Tata Usaha	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
Tempat Ibadah	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
Jml Min. Toilet	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
Sarana Olahraga	150 M2	300 M2	500     M2	500 M2	500 M2

C.       Persaratan Kelayakan;

1.    Tata Ruang (rekomendasi dari kecamatan);

2.    Geografis (rekomendasi dari kecamatan);

3.    Ekologis (rekomendasi dari kecamatan);

4.    Prospek Pendaftar (RA > 15 siswa, MI > 28 siswa, MTs > 32 siswa, MA > 32 siswa, MAK > 32 siswa);

5.    Sosial Budaya (rekomendasi dari kecamatan);

6.    Demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal.

Bagaimana Prosedurnya?

1.         Organisasi berbadan hukum selaku organisasi calon penyelenggara mengajukan proposal pendirian madrasah dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

a.    Persyaratan Administratif;

b.    Persyaratan Teknis;

c.    Persyaratan Kelayakan.

2.         Proposal pendirian madrasah disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten setempat melalui Kepala Kantor Kementerian Agama;

3.         Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten menugaskan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah untuk membentuk Tim verifikasi paling sedikit tiga orang yang beranggotakan dari unsur: Seksi Pendidikan Madrasah dan Pengawas Madrasah;

4.         Tim Verifikasi melakukan verifikasi dokumen proposal pendirian madrasah berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;

5.         Hasil verifikasi dokumen dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka tim verifikasi dokumen melakukan verifikasi lapangan. Jika hasil verifikasi dokumen dinyatakan belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Kepala Kantor Kemenag Kabupaten memberitahukan hasil verifikasi tersebut kepada organisasi calon penyelenggara;

6.         Hasil verifikasi lapangan dinyatakan memenuhi persyaratan, maka kepala Kemenag Kabupaten memberikan rekomendasi pendirian madrasah kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi. Jika hasil verifikasi lapangan belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Kepala Kantor Kemenag Kabupaten memberitahukan hasil verifikasi tersebut kepada organisasi calon penyelenggara; 

7.         Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi menugaskan Kabid Pendidikan Madrasah untuk mengadakan rapat pertimbangan pemberian Izin Pendirian Madrasah yang melibatkan tim verifikasi lapangan dan para kepala seksi di lingkungan Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi;

8.         Kepala Bidang dapat melakukan verifikasi lapangan ulang untuk menentukan kelayakan pendirian madrasah, apabila diperlukan;

9.         Kepala Bidang melaporkan hasil keputusan Rapat pertimbangan pemberian izin pendirian madrasah kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi;

10.     Dalam hal kelengkapan persyaratan pendirian madrasah terpenuhi berdasarkan hasil keputusan rapat pertimbangan pemberian izin pendirian madrasah, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi atas nama Menteri Agama menetapkan Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah dan piagam pendirian madrasah;

11.     Kepala Bidang menyampaikan asli keputusan Menteri Agama tersebut dan asli piagam pendirian madrasah kepada organisasi calon penyelenggara dengan menyampaikan fotocopy salinan keputusan kepada: Kepala Kantor Kemenag setempat dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.